Ketum PWRI Dr. Suriyanto: Komitmen Presiden Prabowo Subianto Larang Menterinya Cari Cuan dari APBN Wajib Kita Dukung
Dr. Surianto Pd, SH,MH,M.Kn
Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto secara tegas melarang para menterinya mencari keuntungan dari proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN], dalam rangka untuk mencegah korupsi.
Komitmen Prabowo Subianto, untuk mencegah korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, mendapat apresiasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia [DPP PWRI] Dr. Suriyanto Pd, SH,MH,M.Kn
“ Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang melarang para menterinya mencari keuntungan dari APBN wajib kita dukung. Banyak kasus menteri hingga kepala daerah tersangkut perkara korupsi, mencari keuntungan pribadi dari proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara, tidak boleh lagi terjadi,” kata Suriyanto melalui keterangan, Sabtu 12 Oktober 2024.
“ Kalau menteri yang cari uang dari APBN sebaiknya jangan masuk kabinet, ini bahaya. Ujung-ujungnya rakyat juga yang akan menjadi korban keberingasan perilaku koruptif tersebut. Beliau harus belajar dari 10 tahun pemerintahan sebelumnya, dimana perilaku koruptif yang dilakukan pejabat negara sangat masif,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, (10/10/2024) Kemarin.
Prabowo meminta agar partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri, tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk APBN. Prabowo mengatakan, pesan tersebut sudah dia sampaikan kepada semua ketua partai koalisi yang mendukungnya.
“Saya katakan, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintahan yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN,” katanya.
Dia menyatakan akan bertindak tegas bila partai politik memanfaatkan posisi menteri untuk meraup keuntungan.
“Ini era digital dan teknologi, pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” katanya.
Prabowo mengakui bahwa partai politik membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak. Namun dia menekankan sumber pendanaan partai politik mesti diperoleh melalui cara yang tidak bertentangan dengan hukum.